Sedikit riwayat MALUKU UTARA sejak 1999

Provinsi Maluku Utara pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:
* Kesultanan Bacan
* Kesultanan Jailolo
* Kesultanan Tidore
* Kesultanan Ternate.

Pada masa Orde Reformasi, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.
Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895).
Dengan demikian Provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Maluku Utara.
Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula Kepulauan, dan Kota Tidore.

Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km² yang dipimpin oleh seorang Gubernur bernama Drs. H. Thaib Armaiyn dan Wakilnya bernama K.H. Abdul Gani Kasuba. Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan.Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil.

 Diantaranya:

* Pulau Halmahera (18.000 km²)
* Pulau Cibi (3.900 km²)
* Pulau Talabu (3.195 km²)
* Pulau Bacan (2.878 km²)
* Pulau Morotai (2.325 km²)
* Pulau Ternate
* Pulau Makian

* Pulau Kayoa
* Pulau Gebe

Sebagai provinsi kecil dengan pulau-pulau yang tersebar-sebar, ekonomi Maluku Utara didominasi oleh usaha kecil, perdagangan nonformal, petani dan nelayan. Hanya ada segelintir usaha kecil menengah sebelum konflik, yaitu beberapa sawmill (kilang penggergajian) dan manufaktur kayu lapis, perusahaan pertambangan emas dan nikel, penggilingan kelapa, perkebunan pisang, perusahaan perikanan berskala menengah, dan sejumlah badan usaha milik negara, seperti PT PLN, PT Inhutani dan PT Usaha Mina yang masing-masing bergerak di bidang kelistrikan, kehutanan dan perikanan.

Penampilan perekonomian Maluku Utara sejak krisis ekonomi nasional langsung anjlok total. Indikator merosotnya perekonomian Maluku Utara antara lain bisa dilihat pada penurunan nilai ekspor. Di era sebelum krisis, nilai ekspor komoditas nonmigas Maluku Utara sempat membuat lompatan yang mengesankan.

Provinsi Maluku Utara menyimpan potensi ekonomi yang sangat kuat, dan letaknya di bibir Samudera Pasifik, sehingga di masa yang akan datang wilayah ini berpeluang meraih beragam keuntungan ekonomi, khususnya dalam percaturan Pasar Pasifik.

Pulau Morotai-yang menjadi basis konsolidasi terakhir Tentara Sekutu pada Perang Dunia II-bisa diperankan sebagai pintu gerbang ke luar-masuk dari dan ke Pasifik. Letak strategis Pulau Morotai bisa menjadi pertimbangan utama pengembangan Maluku Utara. Bukankah AS sebelum menaklukkan Filipina, Jepang, dan Korea, mengonsolidasikan militernya di Morotai.

Sisa-sisa peninggalan AS di Morotai masih tampak kasat mata, seperti tujuh buah landasan pacu pesawat dan banyaknya kerangka kapal di perairannya. Bahkan hingga kini ranjau-ranjau laut yang disebar Sekutu untuk melindungi basis militer Morotai masih saja memangsa nelayan Morotai. Dikaitkan dengan maraknya pasar Pasifik, Morotai dapat dimanfaatkan dan diberdayakan untuk kepentingan perdagangan internasional Indonesia.

Pulau Morotai juga memiliki komoditas perdagangan yang beragam, mulai dari plywood, kayu olahan lain, minyak kelapa kasar, bungkil, pisang segar, kopra, pala, fuli, kakao, kayu bular, dan rotan. Bahkan, Kelompok Sinar Mas memiliki perkebunan pisang modern sebelum akhirnya ditutup akibat perang saudara.

Di samping itu, Maluku Utara yang akrab disebut Maloku Kie Raha (gugusan empat pulau bergunung) ini memiliki kekayaan tambang yang cukup menjanjikan, seperti nikel ore, limonite, dan emas. Yang tak kalah menarik, tentu potensi laut dan perikanan yang bernilai milyaran dollar.

Perairan Maluku Utara merupakan tempat matang dan dewasanya ikan sejenis cakalang dan tuna. Sesuai siklusnya, cakalang dan tuna bertelur di perairan Jepang dan dibawa arus ke selatan hingga ke perairan Maluku, termasuk Sulawesi dan Teluk Tomini. Sampai di perairan Indonesia, kedua jenis ikan itu sudah siap makan. Tidak heran jika di perairan ini seringkali ditemukan banyak kapal ikan asing berbaju domestik.  Dari potensi laut yang ada, data tahun 1999 menyebutkan baru sekitar 56.849 ton yang dimanfaatkan. Khusus ikan tuna yang diminati pasar Jepang, potensi lestarinya di Maluku Utara mencapai sekitar 50.000 ton, sedangkan cakalang 72.187 ton.

Maluku Utara juga masih menyimpan kekayaan hutan seluas 3,1 juta hektar. Di sana hingga kini beroperasi 15 perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH), empat perusahaan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI), 295 pemegang hak pemungutan hasil hutan (HPHH), dan tiga pemegang izin pengolahan hutan (IPK).

Potensi ekonomi Maluku Utara menjadi semakin lengkap dengan kekayaan tambang nikel kadar N1 1,5-2,5 persen. Besar potensi nikel yang sudah diketahui berkisar 220 juta ton yang tersebar di Tanjung Buli, Pualu Gee, Pulau Pakal, Pulau Obi, dan Teluk Weda. Dua lokasi di antaranya sudah ditambang, yaitu Pulau Gebe dan Gag. Di samping nikel, tambang emas yang dikandung Maluku Utara berdasarkan hasil penelitian PT Halmahera Minerals berkisar 1,4 juta ton dengan kadar layak tambang. Prospek emas juga terdapat di Ruwait serta Tugurachi.

Sumber daya geologis lainnya terdapat di Pulau Obi yang diperkirakan mengandung 6,8 juta ton. Kandungan sumber daya geologis terbesar ditemukan di Pulau Bacan berkisar 70 juta ton. Tembaga yang tersimpan di perut Bumi Maluku Utara berkisar 70 juta ton, belum lagi mineral mangan, kromit, batu gamping, kalsit, bentonit, diatome, talk, kaolin, perlit, magnesit, andesit, sirtu, batu apung, diorit, dan beragam batu mulia. Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan jenis hasil laut lainnya. Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain:
* Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera)
* Falabisahaya (Pulau Mangoli)
* Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)
* Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat, oleh PT Usaha Mina (BUMN) di Panamboang    (Pulau Bacan)
* Tambang Emas oleh PT Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
* Tambang Nikel oleh PT Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal

Realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Provinsi Maluku Utara, TA 2000-2003 (Rp juta)

	KETERANGAN	2000	2001	2002	2003
PENDAPATAN ASLI DAERAH		2.049,5	5.577,5	8.874,3	9.525,0
A.	Pajak Daerah	875,5	3.495,4	7.288,9	7.300,0
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	768,8	1.221,9	1.773,7	1.750,0
2.	Pajak BBNKB	68,9	2.145,7	3.486,4	3.950,0
3.	Pajak PBBKB	37,7	127,8	2.028,8	1.600,0
B.	Retribusi Daerah	718,1	1.250,0	3,3	250,0
1.	Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
1.	Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
2.	Pengujian kendaraan Bermotor	-	-	-	-
3.	Ijin Trayek	-	-	-	-
4.	Lain-Lain	718,1	1,250,0	3,3	250,0
C.	Lain-Lain Pendapatan	455,9	832,1	1,582,1	1.975,0
1.	Jasa Giro	363,7	830,0	1,429,5	1.200,0
2.	Sumbangan Pihak KeTiga	92,1	2,1	-	25,0
3.	Lain-Lain	-	-	152,6	750,0

a). besaran anggaran untuk TA 2000 disetarakan menjadi 1 tahun kalender

b). SPKT pada TA 2000 berasal dari PT. Barito, masyarakat Malut di PAlu, PT. Taltim Jakarta, dan peserta Maktamar Al Usyad al Islamiyah di Bandung.

Sebagai provinsi yang baru terbentuk, proses penyesuaian administrative pemerintahan baik dalam penyusunan struktur organisasi pemda maupun pengaturan kepegawaian, terus dilakukan. Pada tahun 2002 pemerintahan provinsi menghasilkan sebanyak 44 buah produk hukum, enam diantaranya berupa perda-perda dan sisanya berupa Keputusan  Gubernur. Sebagian besar produk hukum ini berisi ketepatan mengenai penataaan struktur organisasi pemerintahan. PAD, yakni Keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan di Atas Air, bea balik nama Kendaraan di Atas Air, dan Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air. Namun demikian, sampai dengan TA 2003 sumber-sumber penerimaan ini belum efektif di berlakukan.

RINGKASAN APBD 2008 - 2009 Prov. Maluku Utara

No	Uraian	2008	%	2009	%
		Penetapan		Penetapan
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	621,472,000,00		721,410,000,000
a.	Pendapatan Asli Daerah	58,611,000,000	9%	80,630,000,000	11%
	1. Pajak Daerah	33,896,000,000	58%	50,940,000,000	63%
	2. Retribusi Daerah	11,067,000,000	19%	11,473,000,00	14%
	3. Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
	4. Lain-Lain PAD yang sah	13,648,000,000	23%	18,217,000,000	23%
b.	Dana Perimbangan	562,861,000,000	91%	611,730,000,000	85%
	1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	74,928,000,000	13%	93,928,000,000	15%
	2. DAU	451,481,000,000	80%	458,512,000,000	75%
	3. DAK	36,452,000,000	6%	59,290,000,000	10%
	4. Lain-lain
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0%	29,050,000,000	4%
	1. Hibah
	2. Dana Darurat			29,050,000,000	100%
	3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	4. Lain-Lain
2	BELANJA	636,473,000,000		755,909,000,000
a.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	234,881,000,000	37%	254,749,000,000	34%
	BELANJA PEGAWAI	147,018,000,000	23%	167,575,000,000	22%
	BELANJA BUNGA
	BELANJA SUBSIDI
	BELANJA HIBAH	14,000,000,000	2%	15,180,000,000	2%
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	47,425,000,000	7%	43,265,000,000	6%
	BELANJA BAGI HASIL (KAB/KOTA)	17,285,000,000	3%	13,809,000,000	2%
	BELANJA BAGI HASIL (KAB/KOTA)	450,000,000	0%	1,420,000,000	0%
	BELANJA TIDAK TERDUGA	8,703,000,000	1%	13,500,000,000	2%
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15,001,000,000)		(34,499,000,000)
3	PEMBIAYAAN	15,000,000,000		49,500,000,000
a.	Sumber Penerimaan Daerah	25,109,000,000	167%	50,000,000,000	101%
	1.      Pembentukan Dana Cadangan
	2.      Penyertaan Modal (investasi) Daerah	10,109,000,000	100%	500,000,000	100%
	3.      Pemabyaran Pokok Utang
	4.      Pemberian Pinjaman Daerah
	TOTAL	646,582,000,000		756,409,000,000

Derajat Desentralisasi Fiskal	9%	11%
Kemandirian Keuangan	10%	13%
Kemampuan PAD dalam Belanja Daerah	9%	11%

HAMBATAN PEMBANGUNAN MALUKU UTARA

Kendala

Upaya pembangunan daerah di Propinsi Maluku dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis dengan karakteristik wilayah yang kurang menguntung­kan, antara lain karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas ratusan pulau besar dan kecil yang dipisahkan oleh perairan laut dalam yang luas, keterpencaran lokasi (jarak), keterbatasan areal lahan yang dapat dibudidayakan, dan adanya beberapa kawasan rawan bencana alam, terutama letusan gunung api yang menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan produktif serta bagi pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan, khususnya sistem transportasi. 

Propinsi ini mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan penyebaran yang tidak merata dan terpencar dalam kelompok penduduk yang kecil di banyak pulaudimana pulau-pulau kecil relatif lebih padat dari pulau-pulau besar dan tersebar di wilayah yang luas, merupakan kendala pula dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif ataupun dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efisien.

Produk Unggulan Provinsi

PT. Aneka Tambang

PT Antam telah memberikan dana sebesar Rp 103 miliar. Sementara waktu itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sultra secara keseluruhan baru Rp 800 miliar. “Namun Aneka Tambang sudah memberikan Rp 103 miliar rupiah. Jadi terjadi kenaikan PAD hampir 70 persen, ini merupakan respon sangat spektakuler

Pertanian, Perikanan, Perawisata, Pertambangan, Kehutanan, Pertenakan,stabilitas ekonomi tidak terlepas dari peningkatan fiskal sebagai pelaksanaan dari konsolidasi fiskal yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2005 faktor yang mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan adalah APBD Kabupaten Halmahera Utara yang mencapai Rp. 300.597.247.000, ini diperoleh dari berbagai sumber penerimaan daerah.

Sumbangan yang terbesar masih didominasi oleh dana pembangunan, baik DAU, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat dari konstribusi komponen sumber penerimaan daerah terhadap APBD tahun 2005. Selain itu sistem penganggaran dewasa ini secara umum mendorong tumbuhnya ketahanan fiskal di daerah dari sisi pendapatan diperkirakan tetap terjaga sehingga memberikan landasan yang kuat untuk penyusunan APBD Kabupaten Halmahera Utara ke depan.

Faktor utama yang mendorong penduduk untuk menetap di suatu wilayah adalah daya tarik aktivitas perekonomiannya. Dengan adanya aktivitas ekonomi maka penduduk dapat memperoleh pekerjaannya sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang erat antara penduduk di suatu wilayah dengan aktivitas di wilayah tersebut.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH

a.           Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memper­lancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelak­sanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Maluku, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentra­lisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pemerintahan otonomi di Propinsi Maluku ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, sertapeningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

b.          Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Maluku. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan industri di Propinsi Maluku diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pemanfaatan keuntungan lokasi Propinsi Maluku yang berada dekat dengan Australia dan pinggiran Cekungan Pasifik. Dalam kaitan ini diupayakan antara lain untuk merintis hubungan kerjasama ekonomi Ambon - Merauke - Darwin (Northern Territory). Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Maluku dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian dan jasa, terutama industri kelautan (maritim), sehingga meningkatkan nilaitambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri kelautan dan industri pengolahan, termasuk agroindustri, ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II disesuaikan dengan potensi masing-masing dansesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik, dan agar mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja.

Pembangunan pertanian di Propinsi Maluku diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menganekaragam­kan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil kelautan dan hasil hutan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, yang meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan terutama pengolahan hasil laut, perkebunan, seperti pala,cengkeh dan lada, dan hasil lautan, serta didukung oleh pengem­bangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Maluku ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan, penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan bagi pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha, perluasan sumber pendapatan negara dan pemacu pembangunan daerah, sertamenjaga fungsinya sebagai salah satu penentu ekosistem untuk memelihara tata air, plasma nutfah, terutama tanah dan iklim. Untuk menjaga kelestarian hutan, upaya perlindungan, penertiban, pengamanan, pengawasan, pengendalian, serta rehabilitasi dan konservasi hutan dilanjutkan dan ditingkatkan. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yangmenjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitar­nya dan peningkatan peran serta koperasi, usaha menengah dan usaha kecil, terutama di dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Maluku mempunyai potensi yang besar dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya, serta peninggalan sejarah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Maluku ditingkatkan dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah, terutama bahan galian seperti kaolin, emas, tembaga, belerang, serta minyak dan gas bumi.

c.     Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha menengah dan kecil, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal, di Propinsi Maluku ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang kukuh dan saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas dapat pula diberikan kepada, usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin, khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Pembangunan koperasi di Maluku pelaksanaanya di lakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar, perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuanmemanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Maluku diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan kemampuan usaha, dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi, baik nasional maupun regional. 

         d.   Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Maluku diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupunpendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatanketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, clan pelatihan yang tepat dan efektif, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada bidang industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, kehutanan, dan pertambangan.

e.     Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Maluku diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampunglingkungan hidup. 

Pertumbuhan penduduk dikendalikan, antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita dalam pembangunan Propinsi Maluku diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya. 

Persebaran penduduk dalam rangka mengendalikan perambah hutan dan memukimkan kembali penduduk akibat bencana alam, diupayakan melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya memeratakan persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan di wilayah Propinsi Maluku ditingkatkan antara lain melalui program transmigrasi, baik transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan dan transmigrasi swakarsa mandiri.

 f.     Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, khususnya transportasi, di Daerah Tingkat I Maluku diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut.Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangkan pengembangan transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana ekonomi lainnya seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan, akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

h.     Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

Sumber :

http://www.docstoc.com/docs/7907075/Profil-Keuangan-Daerah

http://infokorupsi.com/datafile/id/files/apb/p4b739b749dceb_28.%20Ringkasan%20APBD%202008-2009%20Maluku%20Utara.pdf

http://www.kendarinews.com/berita/index.php?option=com_content&task=view&id=16780&Itemid=125&joscclean=1&comment_id=2058

https://m3sultra.wordpress.com/2010/05/14/gubernur-akan-berikan-penghargaan-pt-antam/

http://malut.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=434:perkembangan-indeks-harga-konsumeninflasi-kota-ternate-bulan-februari-2011&catid=37:inflasi&Itemid=458

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Halmahera

http://www.smeru.or.id/report/field/duniausahapascakonflik/duniausahapascakonflik.pdf

http://beritadaerah.com/article/maluku/956

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Halmahera_Utara

http://www.batukar.info/wiki/ekonomi-maluku-utara

http://www.batukar.info/wiki/maluku-utara